PPh 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif TER (2024)

Selain tarif pajak progresif, Ditjen Pajak berlakukan perubahan tarif pemotongan PPh 21 menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER). Ketahui skema baru dan contoh perhitungan PPh 21 terbaru yang berlaku mulai 2024 ini.

Seperti apa pembaruan skema penghitungan berdasarkan tarif efektif PPh Pasal 21 terbaru dan contoh perhitungan pajak progresif PPh 21 yang perlu dipahami perusahaan maupun karyawanini, Mekari Klikpajak akan mengulasnya untuk Anda.

Sekilas tentang Pengenaan PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri.

Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian/payroll karyawan oleh suatu perusahaan.

Penggajian sendiri bisa dihitung secara manual, atau dengan bantuan aplikasi seperti Mekari Talenta HRIS yang terintegrasi dengan fitur laporan absensi karyawan.

Namun, sebenarnya PPh Pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya dengan subjek pajaknya terdiri dari:

• Pekerja formal atau karyawan/pegawai
• Pekerja bebas atau bukan pegawai
• Sebagai pekerja sekaligus pengusaha
• Wajib pajak pribadi sebagai pengusaha

Perlakuan atas PPh 21 dan berapa persen pajak yang akan dikenakan sangat variatif tergantung penerima penghasilan, di antaranya:

1. Penghasilan bagi Pegawai/karyawan Tetap
2. Penghasilan bagi Pegawai/karyawan Tidak Tetap
3. Penghasilan bagi Bukan Pegawai/karyawan
4. Penghasilan karyawan yang dikenakan PPh 21 Final
5. dan penghasilan Lainnya

PPh 21 Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan karyawan dari uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua.

Untuk mengetahui detail apa saja penghasilan yang dipotong PPh 21 dan penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21, selengkap baca artikel berikut:

• Objek Pajak Penghasilan yang Dikenai PPh 21
• Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan dari PPh Pasal 21

Perubahan Regulasi PPh 21 Terbaru

via GIPHY

Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi.

Melalui beleid ini, skema tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ada dua, yakni:

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Skema tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh ini untuk menghitung PPh 21 setahun di Masa Pajak Terakhir.

2. Tarif efektif rata-rata (TER) pemotongan PPh Pasal 21

Skema tarif efektif rata-rata PPh 21 ini untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 di masa pajak selain Masa Pajak Terakhir atau secara bulanan dan harian.

Dasar Hukum

Dasar hukum skema penghitungan PPh 21 terbaru ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menyebutkan bahwa:

“Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.”

Kemudian pemerintah menerbitkan regulasi teknis sebagai aturan pelaksana dari PP 58/2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Maka skema penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan penerima dan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak.

“Untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja, PMK ini diterbitkan agar bisa mengakomodir penyesuaian tarif pemotongan menggunakan tarif efektif dari tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh.” —Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak dalam siaran pers No. SP-2/2024 seperti dikutip.

Perubahan Skema Hitung

Skema perhitungan PPh Pasal 21 terbaru atau skema To Be adalah dengan mendasarkan pada subjek penerima dari jenis penghasilannya dan penerapan waktu perhitungan pajaknya.

Pokok perubahan skema perhitungan PPh 21 di antaranya:

1. Perubahan seluruh skema penghitungan PPh 21

Skema penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap telah diubah.

2. Perluasan lingkup penghitungan PPh 21

Memperluas lingkup penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun.

Perluasan tersebut dari sebelumnya hanya Dapen saja, kini juga berlaku untuk lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN.

3. Pengurangan zakat/sumbangan keagaaman

Zakat / sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto PPh 21.

4. Penambahan pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21

Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21 yakni DTP.

5. Penggabungan seluruh penghasilan dalam masa pajak

Menggabungkan seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan atau dalam masa pajak.

6. Pemotongan PPh 21 atas natura/kenikmatan

Dilakukan pemotongan PPh 21 atas natura dan/atau kenikmatan bagi wajib pajak orang pribadi.

Penyesuian Pengaturan

Sedangkan pokok penyesuaian pengaturan skema perhitungan PPh Pasal 21 To Be atau yang berubah di antaranya:

1. Mempertegas kriteria pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan PPh 21.

Pemberi kerja tidak wajib memotong pajak penghasilan pasal 21 apabila:

• Penerima penghasilan tidak terkait dengan usaha/pekerjaan bebas dari pemberi kerja.
• Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional.

2. Menggabungkan Peraturan Menteri Keuangan biaya jabatan/biaya pensiun dan PMK pengurang penghasilan harian.

3. Penambahan jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 21, yakni bantuan, sumbangan, hibah.

4. Penyesuaian pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai dengan konsep dalam PMK 141/2015.

5. Ketentuan DPP PPh 21 dokter dimasukkan dalam Lampiran RPMK (petunjuk umum).

6. Penegasan penerima penghasilan berhak mendapatkan bukti pemotongan, dan pemberi penghasilan tidak wajib membuat bupot jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan.

7. Pengaturan tentang PNS membuat surat pernyataan 2 pemberi kerja.

Berikut resume skema To Be atau perubahan untuk menghitung PPh Pasal 21 berdasarkan penerima penghasilan:

Skema Perubahan PPh 21

Berikut detail skema perubahan pajak penghasilan untuk masing-masing status subjek pajak penerima penghasilan:

A. Pegawai Tetap

B. Pegawai Tidak Tetap

C. Bukan Pegawai

D. Subjek Lainnya

Latar Belakang, Tujuan dan Dampak TER

Perhitungan pajak penghasilan dan pemotongan PPh 21 cukup kompleks dan memiliki skema penghitungan yang membingungkan.

Sehingga diperlukan simplifikasi dan penyederhanaan penghitungan serta pemotongan, juga pengelolaan administrasi yang tidak memberatkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Dengan adanya skema tarif efektif PPh 21 TER ini, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 jadi lebih simpel.

Skema TER juga tidak mengubah perhitungan PPh 21 dalam setahun karena masih berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Selain itu, skema TER juga tidak memberikan tambahan beban pajak baru karena pada dasarnya sebagai metode penghitungan pajak secara bulanan maupun harian.

Hitung Otomatis dengan Kalkulator PPh 21 TER

Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 relative cukup membingungkan seiring berlakunya skema pemotongan pajak menggunakan tarif efektif rata-rata ini.

Agar lebih mudah menghitungnya, Anda dapat melakukan simulasi menggunakan Kalkulator PPh 21.

Baca Juga :Aturan Pajak Karyawan Magang dan Cara Menghitung Pajak Pegawai Magang

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Progresif & TER

Tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh menggunakan tarif pajak progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak.

Untuk diketahui, sebelumnya penghasilan yang dikenakan pajak mulai dari Rp50 juta setahun dengan tarif pajak progresif PPh 21 mulai dari 5% hingga 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta dalam UU PPh 36/2008.

Lalu dilakukan perubahan lapisan penghasilan kena pajak mulai dari Rp60 juta setahun dengan tarif progresifnya 5% hingga 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar melalui UU HPP 7/2021.

Simak tabel lapisan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang pajak penghasilan dan perubahannya dari UU PPh No.36/2008 dengan UU HPP No. 7/2021 berikut:

Kemudian skema perhitungan PPh 21 TER sesuai PP 58/2023 terdiri dari dua kategori tarif efektif, yakni:

A. Tarif efektif bulanan (sesuai PTKP)

Berikut rincian tarif efektif bulanan berdasarkan kategori untuk menghitung besar pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER):

1. Tarif Kategori TER A

Rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori A yakni PTKP TK/0 (Rp54 juta) dan PTKP TK/1 & K/0 (Rp58,5 juta):

2. Tarif Kategori TER B

Rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori B yakni PTKP TK/2 & K/1 (Rp63 juta) dan PTKP TK/3 & K/2 (Rp67,5 juta):

3. Tarif Kategori TER C

Rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori C yakni PTKP TK/3 (Rp70 juta):

B. Tarif efektif harian

Baca Juga: Peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan PTKP Terbaru

Subjek Pemotong dan Dasar Pengenaan

Simak tabel berikut untuk detail subjek pemotong pajak penghasilan dan jenis tarif yang digunakan untuk menghitung PPh 21-nya:

Contoh Perhitungan PPh 21 TER

Agar lebih mudah memahami seperti apa penerapan tarif efektif rata-rata untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21, berikut contoh perhitungan dari masing-masing status penerima penghasilan tersebut:

A. Contoh Hitung PPh 21 Pegawai Tetap

Tuan B berstatus menikah dan memiliki 2 tanggungan (K/1) bekerja sebagai pegawai tetap di PT CCC selama tahun 2024 dengan gaji bruto yang diterima setiap bulannya, pembayaran premi JKK dan JKM, iuran pensiun, bonus maupun THR, dengan rincian pada tabel seperti berikut:

Berikut rincian biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayarkan Tuan B sebagai pengurang pajak:

Dengan rincian pada tabel tersebut, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024 sebagai berikut:

B. Contoh Hitung PPh 21 Pegawai Tidak Tetap

Seperti diketahui, penghitungan pajak penghasilan pegawai tidak tetap ini terbagi menjadi dua skema pembayaran, yakni dibayarkan secara harian atau bulanan.

1. Penghasilan tidak dibayar bulanan kurang dari Rp2,5 juta

Tuan D mengerjakan pekerjaan tidak tetap di PT AAA pada Februari 2024 dan menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 12 hari.

Kemudian Tuan D memperoleh penghasilan sebesar Rp2,4 juta atas penyelesaian pekerjaan tersebut untuk 12 hari atau Rp200 ribu/hari.

Karena penghasilannya masih di bawah Rp250 ribu per hari, maka perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif 0%.

Sehingga perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan harian Tuan D sebesar:

= Tarif efektif harian x Penghasilan bruto harian

= 0% x Rp200 ribu

= 0% x Rp200 ribu

= Rp0

2. Penghasilan tidak dibayar bulanan lebih dari Rp2,5 juta

Lalu pada bulan April 2024, Tuan D mendapatkan pekerjaan tidak tetap di PT EEE selama 2 hari dan memperoleh penghasilan sebesar Rp5,5 juta.

Maka pengenaan pajak penghasilan yang diterima Tuan D tersebut menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh.

Sehingga penghasilan Tuan D sebagai pegawai tidak tetap tersebut dikenakan PPh 21 dengan perhitungan berikut:

= 5% x 50% x Rp5,5 juta

= Rp137,5 ribu

3. Penghasilan dibayar bulanan

Tuan B bekerja di PT EEE sebagai pegawai tidak tetap yang berstatus tidak menikah dan memiliki 2 tanggungan (TK/2) memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan.

Karena Tuan B merupakan berstatus TK/2 maka perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif bulanan kategori C, dengan rincian perhitungan PPh 21 TER bulanan seperti berikut:

C. Contoh Hitung PPh Pasal 21 Bukan Pegawai

Tuan A sebagai akuntan publik yang mendapatkan project untuk mengaudit keuangan PT GGG dan mendapatkan imbalan sebesar Rp350 juta.

Sehingga perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan A tersebut sebesar:

1. Dasar pengenaan/pemotongan

= Pasal 17 UU PPh x (50% x Penghasilan bruto)

= Pasal 17 x (50% x Rp350 juta)

= Pasal 17 x Rp175 juta

2. Besar PPh 21

= 5% x Rp60 juta = Rp3 juta

= 15% x Rp115 juta = Rp17,250 juta

= Rp3 juta + Rp17,250 juta

= Rp20,250 juta

Contoh hitung PPh 21 Bukan Pegawai (Pengacara)

Tuan G berprofesi sebagai pengacara di Kantor Advokat AAA dengan perjanjian setiap jasa konsultasi hukum yang dibayarkan oleh pengguna jasanya akan dipotong 10% oleh pihak kantor advokat AAA sebagai bagian penghasilan kantor advokat tersebut.

Kemudian 80% dari jasa konsultasi hukum yang dibayarkan pengguna jasa tersebut akan dibayarkan pada Tuan G setiap akhir bulan.

Selama 2024, rincian jasa konsultasi hukum yang dibayarkan oleh klien dari pemberian jasa Tuan G di Kantor Advokat AAA sebagai berikut:

Atas rincian pembayaran oleh klien dari jasa konsultasi hukum tersebut, maka besar pemotongan PPh 21 dan penghasilan yang diperoleh Tuan G dari jasa konsultasi hukum di Kantor Advokat AAA sebagai berikut:

• Menghitung Dasar Pemotongan PPh 21 = Penghasilan bruto x 50%.
• Dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terkecil yakni 5%.

D. Contoh Hitung PPh 21 Subjek Lainnya

1. Komisaris tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan

Tuan H seorang anggota komisaris di PT KKK yang berstatus menikah dan menikah memiliki 1 anak.

Selama 2024, Tuan H hanya menerima penghasilan berupa honorarium dari perusahaan sebesar Rp80 juta pada Desember 2024.

Atas penghasilan yang diperoleh Tuan H dari PT KKK tersebut, maka berikut perhitungan pajak penghasilannya:

• Tuan H menikah dan punya 1 tanggungan, maka status PTKP-nya = (K/1).
• Sesuai perhitungan tarif efektif rata-rata bulanan, perhitungan pemotongan PPh 21 atas honorarium Tuan H menggunakan tarif kategori TER B .
• Tarif TER kategori B untuk status (K/1) dari penghasilan Rp80 juta sebesar 23%.

Maka perhitungannya sebagai berikut:

= Penghasilan bruto x Tarif efektif bulanan

= Rp80 juta x 23%

= Rp18,4 juta

2. Pegawai yang menarik dana pensiun

Tuan J bekerja di PT MMM sebagai pegawai tetap. Perusahaan mengikutsertakan pegawainya dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun SSS.

Pada Februari 2024 mengambil uang manfaat pensiun dari Dana Pensiun SSS sebesar Rp25 juta.

Maka, atas penarikan dana pensiun tersebut dikenakan pemotongan PPh 21 dengan perhitungan berikut:

• Dasar pengenaan PPh 21 yakni penghasilan bruto
• Tarif pajak yang digunakan yakni tarif pasal 17 UU PPh

Perhitungan:

= Tarif pasal 17 UU PPh x Penghasilan bruto

= 5% x Rp25 juta

= Rp1,25 juta

Setor dan Laporkan Pemotongan Pajaknya

Bagi perusahaan yang memungut/memotong PPh 21 atas gaji yang diberikan pada karyawan, wajib menyetorkannya ke kas negara dengan langkah berikut: Cara Bayar Pajak Online di e-Billing.

Selain itu, perusahaan juga wajib melaporkan pemungutan PPh Pasal 21 melalui e-Filing dengan langkah berikut: Cara Lapor SPT Masa PPh 21 Online.

Kesimpulan

Latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung dan melakukan administrasi pemotongan PPh Pasal 21 agar proses bisnis lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Namun penerapan skema perhitungan tarif efektif bulanan ini juga tidak memberikan dampak tambahan beban pajak baru.

Sebab tarif efektif bulanan hanya merupakan skema yang digunakan dalam penghitungan PPh 21 untuk masa pajak selain Masa Pajak Terakhir (Januari-November) saja.

Artinya, pemotong PPh 21 dapat menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak (bulanan).

Sedangkan penghitungan PPh 21 setahun di Masa Pajak Terakhir (Desember), tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan yang berlaku saat ini.

Referensi

Database Peraturan JDIH BPK. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023”

Database Peraturan JDIH BPK. “Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan UU HPP No. 7/2021”

Kementerian Keuangan. “Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.03/2023”